SIARAN PERS Indonesia for Global Justice (IGJ) & Focus on The Global South Filipina
25 Agustus 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Focus and the Global South menyambut baik komitmen untuk keterlibatan aktif seluruh anggota parlemen di ASEAN salah satunya dengan membentuk kaukus nasional di Parlemen khusus untuk mengawasi dan mengkritisi perundingan kerjasama ekonomi ASEAN dengan 6 negara mitranya dibawah Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Komitmen anggota parlemen ASEAN ini merupakan hasil dari acara “Dialogue on RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) Negotiations and its Impacts to Human Rights and Environment: Role of Parliamentarians and Stakeholders” pada 24-25 September 2017 di Hotel Century Park, Jakarta, yang diselenggarakan oleh Indonesia for Global Justice (IGJ), ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), dan ETO Consortium. Kegiatan itu dikuti sejumlah anggota parlemen dari negara-negara ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand.
Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, menjelaskan bahwa sampai saat ini proses perundingan RCEP sangat rahasia dan tidak transparan, sehingga mempersulit partisipasi publik.
“tidak hanya rakyat ASEAN yang sulit mengakses teks perundingan, bahkan anggota parlemen di ASEAN pun tertutup aksesnya. Padahal ada materi-materi perjanjian yang berpotensi mendegradasi kuasa negara dalam membuat peraturan, dan ada kecenderungan RCEP menghendaki adanya sinkronisasi regulasi domestik yang menjadi kewenangan parlemen,” jelas Rachmi.
Sementara itu salah satu expert dalam Dialogue, Joseph Puruganan, Koordinator Kantor Perwakilan Filipina Organisasi Focus on The Global South, mengatakan RCEP merupakan rencana kerjasama yang sangat ambisius dan memiliki potensi dampak pada kehidupan masyarakat.
“Namun informasi yang sampai kepada masyarakat sangat sedikit, karenanya kita perlu mendorong anggota-anggota parlemen di ASEAN untuk mendesakkan pentingnya transparansi dan partisipasi dalam proses tersebut,” kata dia.
Ia menambahkan, Parlemen ASEAN harus menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, agar proses negosiasi RCEP tidak dibangun hanya untuk kepentingan korporasi.
Terlebih, tambahnya, ada penolakan kuat terhadap RCEP dari berbagai kalangan, petani, nelayan, buruh, masyarakat adat serta para pegiat HAM.
“Untuk itu kami mendesak anggota parlemen ASEAN untuk mendengarkan tuntutan masyarakat terkait RCEP,” pungkasnya.
Oleh karena itu, peran parlemen ASEAN akan menjadi sangat penting dalam melakukan monitoring bahkan melakukan evaluasi terhadap kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah.
“Parlemen ASEAN harus bisa mendesakan sebuah mekanisme yang memberikan kewenangan bagi parlemen untuk dapat mereview teks perundingan RCEP yang dianggap melanggar hak-hak dasar publik”, tutup Rachmi.***
Narahubung:
Rachmi Hertanti, Direktur IGJ: +628174985180 or rachmihertanti@gmail.com
Joseph Puruganan, Focus on the Global South di Filipina: +639228299450 or josephp@focusweb.org
Sekretariat IGJ:
Jl.Duren TIga Raya No.9, Pancoran, Jakarta Selatan
Website: www.igj.or.id / Email: igj@igj.or.id
