Artikel Monitoring IGJ / Juli 2021
WTO – TRIPS Waiver
Perkembangan Perundingan Proposal
Pasca dukungan Amerika Serikat (AS) pada proposal TRIPS Waiver, perundingan proposal ini berkembang signifikan. Proposal kini didukung oleh 63 co-sponsor termasuk Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Pada pertemuan resmi Dewan TRIPS WTO yang diadakan tanggal 8-9 Juni lalu, para co-sponsor menyerukan agar penyelesaian TRIPS Waiver dapat dilakukan pada akhir juli tepatnya sebelum general council pada 21 Juli 2021.
Proposal baru yang telah direvisi (IP/C/W/669/Rev.1) menjadi dasar untuk merundingkan pengabaian sementara untuk menangguhkan pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian TRIPS WTO yang berkaitan dengan hak cipta, paten, desain industri, dan perlindungan informasi yang dirahasiakan untuk jangka waktu setidaknya tiga tahun.
Tujuan dari proposal ini adalah untuk memastikan kebutuhan global atas akses tanpa hambatan, tepat waktu, dan aman ke produk dan teknologi kesehatan yang berkualitas aman dan terjangkau untuk semua sebagai respon yang cepat dan efektif dalam pandemi COVID-19.
Pada pertemuan yang sama seluruh anggota WTO sepakat untuk melanjutkan perundingan ke negosiasi berbasis teks. Meskipun beberapa sumber menyampaikan negara-negara penolak proposal seperti Uni Eropa, Inggris, Swiss, Jepang dan Korea masih menunjukkan ketidak yakinan akan proposal. Uni Eropa bahkan memperkenalkan proposal baru untuk mengalihkan fokus global dari diskusi pengabaian TRIPS. Walaupun beberapa pihak menilainya sebagai proposal baru yang bersifat saling mendukung pada proposal TRIPS Waiver.
Perdebatan pada Perubahan Proposal
Usulan proposal pengabaian yang direvisi oleh co-sponsor pada 25 mei berisi beberapa poin diantaranya masa berlaku pengesampingan yang akan berlaku setidaknya selama tiga tahun sejak tanggal keputusan. Setelahnya, dewan akan meninjau ulang keberadaan luar biasa yang menyebabkan berlakunya pengabaian. Jika keadaan luar biasa dianggap telah selesai, maka dewan akan menentukan tanggal penghentian pengabaian.
Revisi ini mendapat perhatian dari beberapa negara karena durasi pengabaian yang diajukan sepanjang tiga tahun harus ditinjau ulang, sementara pemberhentiannya harus melalui konsensus di General Council dapat membuat pengabaian berlaku secara terus menerus mengingat sulitnya mendapat konsensus di WTO. India sebagai salah satu co-sponsor utama menanggapi bahwa durasi pengabaian mempertimbangkan ketidakpastian mengenai pandemi. Para co-sponsor menyampaikan tidak memiliki niat untuk melanjutkan pengabaian untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan tidak ada niat untuk menolak manfaat dari Hak kekayaan intelektual kepada pemegang hak di luar periode pengabaian.
Selain masa berlaku, poin lain yang termasuk pada perubahan adalah mengenai scope proposal. Kewajiban anggota untuk menerapkan bagian 1, 4, 5 dan 7 dari Bagian II Perjanjian TRIPS (hak cipta, desain industri, paten, dan perlindungan informasi yang tidak diungkapkan) atau untuk menegakkan Bagian ini berdasarkan Bagian III TRIPs Perjanjian, akan dikesampingkan jika terkait dengan produk dan teknologi kesehatan termasuk diagnostik, terapi, vaksin, alat kesehatan, alat pelindung diri, bahan atau komponennya, serta metode dan sarana pembuatannya untuk pencegahan, pengobatan, atau penahanan COVID-19.
AS menyampaikan bahwa perlu secara fokus membahas ruang lingkup (scope) pengabaian ini. AS menginginkan agar diskusi dimulai dengan tujuan bersama dan bukan dengan ruang lingkup, dengan alasan bahwa hal itu akan menjelaskan kepada orang-orang tentang opsi apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan co-sponsor utama dari Afrika Selatan menekankan bahwa pencegahan, pengobatan atau penanganan COVID-19 melibatkan berbagai produk dan teknologi termasuk diagnostik, terapi, vaksin, perangkat medis dan peralatan pelindung diri.
Proposal Uni Eropa
Uni Eropa (UE) mengatakan bahwa mereka siap untuk terlibat dalam proses substantif berbasis teks meskipun terus menyampaikan bahwa usulan pengabaian bukan tanggapan yang tepat terhadap pandemi. UE tetap pada pandangannya bahwa hambatan utama dalam produksi vaksin adalah akses ke bahan baku dan kapasitas produksi yang terbatas. UE juga mengajukan proposal tentang “Global trade initiative for equitable access to COVID-19 vaccines and therapeutics”. Proposal yang diajukan pada 4 Juni ini tampaknya berupaya untuk melemahkan diskusi TRIPS Waiver yang tengah berlangsung. Proposal UE lebih dekat dengan pendekatan “third way” yang sempat dilemparkan oleh Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala. Swiss sebagai salah satu penentang utama proposal pengabaian mendorong agar proposal ini juga dibahas setara bersama proposal TRIPS Waiver.
Sejumlah negara berkembang menolak pembahasan Proposal ini ditempatkan dalam satu forum yang sama dengan Proposal TRIPS Waiver seperti yang disampaikan oleh negosiator Afrika Selatan, Mr. De Gama yang menyampaikan antara Proposal TRIPS Waiver dan proposal UE diperlukan pendekatan yang berbeda dan tidak dapat dibahas dalam pertemuan yang sama. Hal senada disampaikan oleh Negosiator dari Indonesia yang berpendapat bahwa proposal UE dengan usulan lain termasuk TRIPS Waiver tidak boleh saling mengalahkan
Pandangan co-sponsor
India menyambut baik keputusan untuk melakukan diskusi berbasis teks dan menyampaikan akan terlibat secara proaktif dalam ruang lingkup dan substansi selama diskusi dalam semua format untuk melanjutkan proses ini. Perihal proposal UE, India menyatakan bahwa setiap proposal harus didiskusikan berdasarkan kemampuannya sendiri karena ada pendekatan yang berbeda dan tidak boleh saling bersilangan atau menghalangi satu sama lain.
Indonesia sebagai co-sponsor juga menyampaikan pendapat bahwa ketidaksetaraan akses produk dan teknologi kesehatan secara global dan penyebaran pandemi yang terus berlanjut artinya semua negara membutuhkan alat apapun yang mungkin ada untuk memerangi pandemi melalui solidaritas multilateral dan global.
Kondisi Pandemi semakin memburuk di sejumlah negara berkembang
Indonesia harus mengalami lonjakan kasus tinggi hingga menyentuh kurang lebih 20 ribu kasus per hari. Hal ini diakibatkan oleh longgarnya pembatasan sosial, ancaman varian virus baru hasil dari mutasi, dan rendahnya laju vaksinasi. Beberapa bulan sebelumnya lonjakan kasus tinggi ini terjadi di India. Ancaman serupa terus membayangi sejumlah negara berkembang terlebih beragam kebutuhan penanganan pandemi seperti tes kit dan terapeutik masih sulit untuk dipenuhi. Proposal TRIPS Waiver yang akan menangguhkan paten untuk kebutuhan terkait pandemi akan menjadi kunci bagi seluruh negara di dunia untuk keluar dari pandemi.
Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan kematian lebih dari 3,9 juta orang dengan 183 juta kasus. Krisis kesehatan semakin memburuk seiring dengan cepatnya mutasi virus dan kurangnya akses terhadap vaksin terutama di negara berkembang dan kurang berkembang.
*****
Artikel ini dihimpun dari https://twn.my/title2/intellectual_property/ip_new.htm
Untuk mengakses ke monitoring TRIPS Waiver sebelumnya, klik https://igj.or.id/negara-maju-masih-memblokir-proposal-trips-waiver-akses-vaksin-masih-terancam/
Reporter : Agung Prakoso (Staf Riset dan Advokasi Isu Kesehatan, IGJ)
Email : agung.prakoso@igj.or.id
