Surat terbuka untuk para Menteri Perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

Organisasi Masyarakat Sipil Bersama menyerukan kepada seluruh Menteri Perdagangan WTO untuk tidak menerima rancangan Putusan Menteri saat ini mengenai Perjanjian TRIPS dan menuntut Waiver yang nyata

Yang Dimuliakan,

Sebagai organisasi masyarakat sipil, kami meminta seluruh Menteri Perdagangan untuk merundingkan TRIPS Waiver yang efektif dan bermakna yang mencakup semua Hak Kekayaan Intelektual yang utama pada semua produk medis COVID-19 bagi semua orang. Hal itu bukanlah yang saat ini diusulkan dalam rancangan keputusan menteri tentang Perjanjian TRIPs (WT/MIN(22)/W/15). Oleh karena itu kami meminta Anda untuk tidak menerima putusan COVID-19 yang diusulkan saat ini tentang Perjanjian TRIPS karena tidak memberikan tanggapan global yang berarti terhadap pandemi dan gagal untuk menegakkan banyak prinsip-prinsip pendiri utama WTO[1], termasuk perlakuan non-diskriminatif oleh dan di antara anggota, dan transparansi.

Masyarakat terus-menerus meregang nyawa karena COVID-19 tanpa akses ke perawatan yang menyelamatkan jiwa. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa rancangan Putusan Menteri tidak segera berlaku untuk semua peralatan medis COVID-19, termasuk terapeutik dan diagnostik. Kegagalan teks untuk mengatasi hambatan kekayaan intelektual di luar paten sangat membatasi efektivitasnya dalam meningkatkan produksi dan pasokan.

Rancangan Putusan Menteri tersebut dinilai diskriminatif karena secara sewenang-wenang mengecualikan beberapa produsen peralatan medis terbesar di dunia dan “mendorong negara-negara berkembang dengan kapasitas ekspor untuk memilih keluar dari” menggunakan putusan yang diusulkan untuk memproduksi dan memasok peralatan medis. Hal ini kontradiktif dan kontraproduktif untuk menyelamatkan nyawa masyarakat dengan memastikan akses ke peralatan medis yang mereka butuhkan.

Sangat tidak dapat diterima bahwa teks tersebut membatasi pergerakan bebas dan distribusi cepat produk medis yang dibutuhkan selama pandemi global dengan memberlakukan larangan ekspor ulang vaksin COVID-19 yang diproduksi berdasarkan putusan tersebut. Pembatasan ini tidak dapat dibenarkan.

Dengan berkedok pada ‘mengklarifikasi’ fleksibilitas yang ada di dalam Perjanjian TRIPS, teks yang diusulkan berisiko menambahkan pembatasan dan kondisi birokrasi yang kompleks yang mengakibatkan hambatan pada produksi dan pasokan peralatan medis COVID-19. Hal tersebut, bersama dengan batas waktu dan batas produk yang tidak pernah diperlukan sebelumnya diterapkan untuk mengklarifikasi fleksibilitas kesehatan masyarakat yang ada, akan menjadi preseden negatif untuk tanggapan terhadap tantangan kesehatan di masa depan.

Proses untuk mencapai rancangan teks saat ini dinilai cacat, diskriminatif dan kurang transparan. Hal ini telah memberikan pengaruh yang luar biasa besar kepada penentang fleksibilitas kekayaan intelektual tambahan sambil membatasi, atau bahkan mengecualikan, suara beberapa negara yang paling terpukul oleh ketidaksetaraan dalam akses ke teknologi COVID-19. Selain itu, organisasi masyarakat sipil belum dapat berpartisipasi secara berarti dalam proses tersebut dan telah dikritik karena menyampaikan keprihatinan yang legal.

Rancangan Putusan Menteri mengenai Perjanjian TRIPS tidak memadai dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar WTO, dan merupakan hasil dari proses yang cacat dan eksklusif. Oleh karena itu kami meminta Anda, sebagai para Menteri Perdagangan, untuk tidak menerima teks saat ini dan menuntut TRIPS Waiver yang nyata dan efektif, seperti yang awalnya diusulkan di bawah IP/C/W/669/Rev.1, yang disampaikan melalui negosiasi yang demokratis, transparan dan akuntabel.

Dengan hormat,

[1]https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm#:~:text=The%20WTO’s%20founding%20and%20guiding,the%20conduct%20of%20its%20activities